Banjarbaru – Lintas17.news.com.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen mendorong percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh kabupaten/kota. Langkah ini bertujuan mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses secara real time oleh masyarakat.
“Semua menggunakan digital, tidak ada lagi yang konvensional,” tegas Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, saat membuka Workshop Literasi dan Sosialisasi Pemantauan Indeks SPBE Tahun 2025 dan Penyelenggaraan Indeks Pemerintahan Digital 2026, Kamis (17/07/2025) di Ruang H. Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru.
Syarifuddin menegaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kuat Pemprov Kalsel dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara digital. Pemerintah dituntut untuk adaptif dan responsif dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat.
“Implementasi SPBE bukan sekadar digitalisasi, melainkan transformasi budaya birokrasi menuju kerja yang kolaboratif, inovatif, dan berbasis data,” ungkapnya.
Transformasi digital juga dinilai sebagai keniscayaan, bukan lagi pilihan. SPBE menjadi instrumen penting dalam memastikan seluruh kebijakan dan program daerah dijalankan secara terukur dan bisa dimonitor oleh publik secara langsung.
Syarifuddin juga menekankan pentingnya literasi digital bagi aparatur pemerintah agar mampu memahami, memanfaatkan, dan mengamankan teknologi informasi secara bijak.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan Kalsel sebagai lokus pemantauan SPBE dan pembinaan pemda oleh Kementerian PANRB RI tahun 2025.
“Tujuannya adalah menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas, dan menyosialisasikan langkah konkret yang harus diambil seluruh pemerintah daerah di Kalsel dalam menyambut transformasi digital,” ujar Muslim.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini antara lain:
Mohammad Averrouce, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah, Kementerian Kominfo
Hamzah Fansuri, Analis Kebijakan Madya pada Kemenkominfo
Materi yang disampaikan mencakup:
Pemantauan Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Selatan 2025
Metodologi dan indikator penilaian SPBE, Strategi pengumpulan data dan bukti dukung SPBE
Penyelenggaraan Indeks Transformasi Pemerintahan Digital 2026, Instrumen dan indikator penilaian.(L.17)
