Banjarbaru –Lintas17news.com Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, menghadiri Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Kalsel bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di BBPPKS Banjarmasin, Landasan Ulin, Banjarbaru, Selasa (23/9/2025).
Acara ini turut dihadiri anggota Komisi VIII DPR RI H. Sudian Noor, Kepala BPS Kalsel, Kepala Dinsos Kalsel, para bupati/wali kota, serta ratusan perwakilan pilar-pilar sosial dari 13 kabupaten/kota, seperti LKS, TKSK, PSM, Karang Taruna, Pendamping PKH, Tagana, hingga Pelopor Perdamaian.
Saat ini, pilar sosial di Kalsel tercatat terdiri dari 199 LKS, 122 TKSK, 1.263 PSM, 1.127 Karang Taruna, 385 Pendamping PKH, 1.411 Tagana, dan 56 Pelopor Perdamaian. Mereka berperan penting dalam penanganan fakir miskin, pemberdayaan pemuda, mitigasi bencana, hingga menjaga harmoni sosial.
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Sosial yang dinilai memberi semangat baru bagi pilar sosial di Kalsel. Ia menekankan forum dialog ini sebagai wadah bertukar gagasan untuk memperkuat peran pilar sosial dalam kebijakan kesejahteraan.
Pemprov Kalsel, lanjutnya, terus berupaya mengoptimalkan peran pilar sosial melalui pelatihan peningkatan kapasitas, pemberian tali asih bagi TKSK dan pendamping PKH, serta program pemberdayaan ekonomi di masa mendatang.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam kesempatan itu memaparkan tiga program prioritas Kemensos, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, serta bansos tepat sasaran. DTSEN menjadi basis data utama yang diperbarui setiap tiga bulan agar valid dan akurat.
Menurutnya, bansos tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi menjadi instrumen untuk mendorong keluarga penerima manfaat agar naik kelas menuju kemandirian. Setiap keluarga yang lulus bansos akan diarahkan ke program pemberdayaan, termasuk bantuan modal usaha dan akses pasar.
Dialog berlangsung hangat dengan berbagai usulan dari perwakilan daerah. Forum ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pilar sosial dalam menghadirkan pelayanan sosial yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan di Kalsel.(L.17)
