Jakarta – Hj. Fathul Jannah, istri Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalsel untuk periode 2025-2030. Pelantikan ini dilakukan oleh Ketua Umum Dekranas, Ny. Selvi Gibran Rakabuming, di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden pada Senin (3/3/2025).
Hj. Fathul Jannah dilantik bersama 33 Ketua Dekranasda Provinsi lainnya dalam acara yang dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-45 Dekranas dan buka puasa bersama.
Usai pelantikan, Hj. Fathul Jannah menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk meningkatkan sektor UMKM, khususnya kerajinan daerah di Kalimantan Selatan.
“Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Dekranasda dalam membina dan memberdayakan perajin lokal. Kami ingin memastikan produk UMKM Kalsel memiliki daya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Dekranasda Kalsel akan fokus pada inovasi, pemasaran digital, serta memperluas jaringan pasar bagi produk-produk unggulan daerah.
Sementara itu, Ketua Umum Dekranas Ny. Selvi Gibran Rakabuming menekankan pentingnya peran Dekranasda dalam mendukung pertumbuhan UMKM di daerah masing-masing.
“Tugas Ketua Dekranasda adalah aktif mengajak, membina, dan memberikan edukasi kepada pelaku UMKM. Kita ingin UMKM tidak hanya berkembang di pasar lokal, tetapi juga menembus pasar nasional dan internasional,” kata Ny. Selvi.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa UMKM saat ini menyumbang sekitar 60% terhadap PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Oleh karena itu, Dekranasda diharapkan terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi.
Pelantikan ini juga bertepatan dengan peringatan HUT ke-45 Dekranas. Ny. Selvi mengajak seluruh jajaran Dekranasda untuk semakin aktif dalam membina pengusaha UMKM agar bisa bersaing di tingkat global.
Dengan kepemimpinan Hj. Fathul Jannah di Dekranasda Kalsel, diharapkan sektor kerajinan dan UMKM di Kalimantan Selatan semakin berkembang dan mampu meningkatkan perekonomian daerah.(L.17)
