BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah strategis dalam menyediakan data ekonomi yang akurat dan komprehensif guna mendukung perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara virtual dari Command Center Setda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin (15/6/2026).
Rusma Khazairin menegaskan bahwa data ekonomi yang valid dan akurat memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Data ekonomi yang akurat sangat penting sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan. Karena itu, Pemprov Kalimantan Selatan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan siap bersinergi dengan BPS agar pelaksanaannya berjalan optimal di daerah,” ujarnya.
Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah dalam memetakan potensi ekonomi, merancang program pembangunan yang efektif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Surat Edaran Bersama yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi secara nasional.
Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa data merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Semakin akurat data yang dimiliki, semakin tepat pula kebijakan yang dapat dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih baik dan tepat sasaran,” kata Tito.
Ia menjelaskan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Hasil sensus tersebut akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah.
Tito juga mengajak seluruh kepala daerah untuk proaktif berkoordinasi dengan BPS agar pelaksanaan sensus di masing-masing wilayah dapat berjalan optimal dan menghasilkan data berkualitas.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat, terpercaya, dan menjadi landasan kuat dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
Kata Kunci SEO: Pemprov Kalsel, Sensus Ekonomi 2026, Kalimantan Selatan, BPS, Tito Karnavian, Rusma Khazairin, data ekonomi, pembangunan daerah, Banjarbaru, sensus ekonomi nasional(L17)
