BANJARMASIN, Lintas17news.com – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPj) Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Provinsi Kalsel.
Laporan ini diserahkan Gubernur Kalsel melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar pada Rapat Paripurna DPRD, di Ruang Rapat H Mansyah Adrian, Rabu (20/3) pagi.
Beberapa hal pokok LKPj yang disampaikan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor melalui Sekda Proinsi Kalsel, Roy Rizal Anwar, adalah :
Pendapatan Daerah terealisasi 108,30 persen, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi 107,61 persen, Pendapatan Transfer terealisasi 108,70 persen serta Unsur-unsur lain Pendapatan Daerah terealisasi 138,07 persen. Belanja daerah terealisasi 91,97 persen.
Capaian indikator makro Kalsel tahun 2023, diantaranya pertumbuhan ekonomi Kalsel yang mencatatkan pertumbuhan yang baik di angka 4,84 persen.
Tingkat kemiskinan Kalsel turun hingga 4,29 persen pada periode Maret 2023.
Tingkat pengangguran terbuka Kalsel pada Agustus 2023 di angka 4,31 persen juga mengalami penurunan dibanding pada Agustus 2022 yang berada di angka 4,74 persen, yang juga berada di bawah angka nasional yakni 5,32 persen.
Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel di angka 74,66 persen berhasil melampaui target 72,2 persen, menempatkan Kalsel di peringkat dua regional Kalimantan, dan berhasil melampaui target IPM Nasional di angka 74,39 persen.
Terkait lingkungan hidup, Pemprov Kalsel dibawah kepemimpinan gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, juga berhasil menurunkan angka emisi gas rumah kaca periode 2016-2022 mengalami penurunan sebesar 4,95 persen melalui upaya peningkatan serapan tutupan lahan.
Selain itu, keberhasilan dalam meraih sejumlah penghargaan dari Pemerintah Pusat, seperti Penghargaan SAKIP A dan Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Terbaik semua tema tahun 2023 dari KEMENPANRB.
Penghargaan Program Kampung Iklim 2023 Kategori Pembina Proklim, Bhumandala Awards, Top Digital Awards 2023 dan sejumlah penghargaan lainnya.
Gubernur Sahbirin menyampaikan, bahwa laporan ini merupakan sarana untuk terus mengevaluasi kinerja tentunya juga melalui masukan-masukan konstruktif dari DPRD Provinsi Kalsel.
Ia juga mengungkapkan, bahwa Pemprov Kalsel akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami akan senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” sampai Sahbirin.
Atas LPKj ini, DPRD Provinsi Kalsel akan membentuk Panitia Khusus yang akan mempelajari dan merumuskan sejumlah rekomendasi untuk Pemprov Kalsel.
Rapat Paripurna kali ini dihadiri oleh dua orang Pimpinan Dewan, 30 Anggota Dewan, jajaran Forkopimda Kalsel maupun yang mewakili, akademisi, serta sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel atau yang mewakili.(L.17)
